Facebook   GooglePlus  StumbleUpon   Twitter   Pinterest
search
Login | Signup | Support
  • 0
  • ×

    Add as Friendotonomi daerah

    by: suhendra

    Current Rating : Rate It :

    3988

    Views

    Download
     
    1 : 1 Kepri PENINGKATAN PERAN PROVINSI DALAM PENGEMBANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI BIDANG KESEHATAN DI TINGKAT KAB/KOTA OLEH DIREKTUR URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH II DITJEN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
    2 : 2 TUJUAN OTONOMI DAERAH Menciptakan kesejahteraan. bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan Mendukung proses demokrasi di tingkat lokal bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal untuk mendukung proses demokratisasi menuju civil society
    3 : 3 MISI UTAMA KEBERADAAN PEMERINTAHAN DAERAH Menyejahterakan masyarakat daerah melalui Pelayanan publik secara efektif, efisien, dan Ekonomis dan melalui cara – cara yang demokratis
    4 : 4 Pasal 4 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang – Undang Dasar. 2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
    5 : 5 Pasal 17 Presiden dibantu oleh Menteri Negara. Menteri – menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam Undang – undang.
    6 : 6 Pasal 18 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dlam undang-undang.
    7 : 7 M P R D P R PRESIDEN DAERAH OTONOM DESENTRALISASI SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL DEKONSENTRASI BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL) DPD B P K M A M K TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PEMERINTAHAN DESA MENTERI/K.LPNK
    8 : 8 HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH SEBAGAI DAERAH OTONOM PEMERINTAH PUSAT TERGANTUNG & SUBORDINASI DAERAH OTONOM PROVINSI DAERAH OTONOM KAB/KOTA
    9 : 9 GUBERNUR(WAKIL PEMERINTAH) Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monev Fasilitasi Kab/Kota melaksanakan Otda PELAYANAN OPTIMAL PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
    10 : 10 Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah : 1. Wewenang Gubernur : a. Binwas penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota; b. koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kab/kota; koordinasi Binwas penyelenggaraan tugas pembantuan (TP) di daerah provinsi dan kab/kota.
    11 : 11 2. Tugas Gubernur : menjaga kehidupan berbangsa, bernegara dalam rangka memelihara keutuhan NKRI; menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi; memelihara stabilitas politik; dan menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 3. Hub antara Gub dgn Bup/Walkota bersifat bertingkat 4. Gubernur dpt melakukan peran binwas thd penyelenggaraan Pemda
    12 : 12 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Gubernur dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota antara lain melalui upaya penyetaraan kualitas pelayanan publik antarkabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
    13 : 13 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat) CONCURRENT (31 Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) 8 Urusan Pilihan WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) 26 Urusan Wajib Pertahanan Keamanan Moneter Yustisi (Peradilan dan Kejaksaan) Politik Luar Negeri Agama Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb Dilaksanakan sendiri Dekonsentrasi TP Desentralisasi
    14 : 14 URUSAN PEMERINTAHAN SOSIAL LINGKUNGAN HIDUP PERDAGANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEHUTANAN PENDIDIKAN KESEHATAN UKM NAKERTRANS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PERTAMBANGAN PERHUBUNGAN PENANAMAN MODAL KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
    15 : 15 LANJUTAN ……… KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA PERINDUSTRIAN PU PENATAAN RUANG PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMINFO PERUMAHAN ARSIP PERTANAHAN KESBANG POL STATISTIK PUM (PEMERINTAHAN UMUM) PMD KEPEGAWAIAN PERPUSTAKAAN
    16 : 16 Urusan pemerintahan yang bersifat wajib : 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Lingkungan hidup; 4. Pekerjaan umum; 5. Penataan ruang; 6. Perencanaan pembangunan; 7. Perumahan; 8. Pemuda dan olahraga; 9. Penanaman Modal; 10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; 11. Kependudukan dan catatan sipil; 12. Tenaga kerja; 13. Ketahanan pangan;
    17 : 17 14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 16. Perhubungan; 17. Komunikasi dan informatika; 18. Pertanahan; 19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 21. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 22. Sosial; 23. Kebudayaan; 24. Statistik; dan Arsip dan perpustakaan.
    18 : 18 Urusan pilihan meliputi: 1. Kelautan dan perikanan; 2. Pertanian; 3. Kehutanan; 4. Energi dan sumber daya mineral; 5. Pariwisata; 6. Perindustrian; 7. Perdagangan; dan 8. Transmigrasi.
    19 : 19 PELAYANAN PUBLIK MENGHASILKAN OUT PUT PUBLIC GOODS; JALAN, JEMBATAN, SEKOLAH, RUMAH SAKIT, PASAR, TERMINAL, IRIGASI DLL PUBLIC REGULATIONS; AKTE PERKAWINAN, AKTE KELAHIRAN, KTP, KK, IMB, HO, SERTIFIKAT TANAH DLL APAKAH PEMDA SDH MENGHASILKAN PUBLIC GOODS & PUBLIC REGULATIONS YG SESUAI DGN KEBUTUHAN RAKYAT YAITU; PELAYANAN DASAR & PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN ?????? PERTANYAAN PELAYANAN PUBLIK
    20 : 20 DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN Kriteria Distribusi Urusan Pemerintahan Antar Tingkat Pemerintahan: Externalitas (Spill-0ver) Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus Akuntabilitas Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut ( sesuai prinsip demokrasi) Efisiensi Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal
    21 : Pusat Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas Nasional Provinsi Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) 21 Kabupaten/Kota Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) Kewenangan Antar Tingkatan Pemerintahan:
    22 : Pembagian Urusan SDM Kesehatan PP 38/2007 Yang Perlu NSPK Pemerintah Pengelolaan tenaga kesehatan strategis; Pendayagunaan tenaga kesehatan makro skala nasional; Pembinaan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan Taining of Trainer (TOT) tenaga kesehatan skala nasional; Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan skala nasional sesuai peraturan perundang-undangan; Pemberian izin tenaga kesehatan asing sesuai peraturan perundang-undangan 22 Provinsi Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi; Pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi; Pelatihan diklat fungsional dan teknis skala provinsi; Registrasi, kreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai peraturan perundang-undangan; Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing. Kabupaten/Kota Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis; Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten/kota; Pelatihan teknis skala kabupaten/kota; Registrasi,akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan; Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
    23 : 23 KEBIJAKAN OTDA MELALUI PEMB. URSN UTK KES RAKYAT UU 32/04 TTG PEMDA UU 33/04 TTG PERIMB. KEUANGAN DAERAH PP 38/07 TTG PEMBAGIAN URUSAN (31 BIDANG URUSAN) PUBLIK GOODS & PUBLIK REGULATIONS URSN BID. KESEHATAN
    24 : 24 TANTANGAN UTAMA PEMBANGUNAN TAHUN 2011 PENCIPTAAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KESEHATAN PEMBANGUNAN TATA KELOLA YANG BAIK PENINGKATAN SINERGI ANTARA PEMERINTAH DAN PEMDA
    25 : 25 KEBIJAKAN PEMERINTAH TAHUN 2011 PRO POOR PRO JOB PRO GROWTH MDG’s & JUSTICE FOR ALL Kebijakan program/kegiatan yang pro poor, pro job, pro growth perlu ditingkatkan dengan memperhatikan : Kebijakan milinium development goals (MDG’s), dan Jusctice for all
    26 : 26 8 Agenda MDGs Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan; Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua; Mendorong Kesetaraan gender dan Pemberdayaan Perempuan; Menurunkan angka kematian anak; Meningkatkan kesehatan ibu; Memerangi HIV/AIDS, Malaria & Penyakit menular lainnya; Menjamin Kelestarian Lingkungan hidup; Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan
    27 : 27 Urusan Pemerintahan Bidang KESEHATAN (PP No 38/2007) NSPK PEMERINTAH (PUSAT) = 29 KEWENANGAN. PROPINSI = 30 KEWENANGAN KABKOTA = 34 KEWENANGAN PELAKSANAAN NSPK KEPMENKES 922/Menkes/SK/X/2OO8
    28 : 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Sub Bidang Upaya Kesehatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Lingkungan Sehat Perbaikan Gizi Masyarakat Kesehatan Perorangan dan Masyarakat 2. Sub Bidang Pembiayaan Kesehatan 1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat 3. Sub Bidang SDM Kesehatan 1. Peningkatan Jumlah, Mutu, dan Penyebaran Tenaga Kesehatan
    29 : 29 LANJUTAN …….. Sub Bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan harga obat serta Perbekalan Kesehatan 5. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat berperilaku sehat dan pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat 6. Manajemen Kesehatan 1. Kebijakan 2. Litbang Kesehatan 3. Kerjasama Luar Negeri 4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas 5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
    30 : 30 RENSTRA KESEHATAN TERDAPAT HUBUNGAN ANTARA RENSTRA KESEHATAN DI PUSAT DENGAN DAERAH SPM KESEHATAN DAPAT DIJADIKAN ALAT PENGUKUR PENCAPAIAN TINGKAT KESEHATAN DAERAH PERLU DILAKUKAN MAPPING PENCAPAIAN SPM KESEHATAN DAERAH IDENTIFIKASI MASALAH YG DIHADAPI DAERAH DALAM MENCAPAI SPM KESEHATAN; BIAYA, SDM, SISTEM DLL FASILITASI BAGAIMANA MENDUKUNG DAERAH MENCAPAI SPM KESEHATAN PENGEMBANGAN SISTEM MONEV DAN SISTEM INFORMASI YG TERINTEGRASI ANTARA PUSAT, PROV DAN KABUPATEN/KOTA DALAM KESEHATAN
    31 : 31 ISU-ISU KRUSIAL ADANYA KEJELASAN NORMA, STANDARD, PROSEDUR YG DIJADIKAN ACUAN BAGI DAERAH MONEV DAN SUPERVISI; PUSAT KE PROVINSI DAN GUBERNUR KE KABUPATEN/KOTA MAPPING BASELINE PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH DAN MONITOR TINGKAT PERKEMBANGANNYA SUSUN FASILITASI (CAPACITY BUILDING) YANG DIBUTUHKAN DAERAH SISTEM REWARD DAN PUNISHMENT YG JELAS; KORDINASI DENGAN KEMDAGRI, KEMKEU DAN BAPPENAS SUSUN SPM YG REALISTIK DAN BERSIFAT DINAMIS SESUAI DENGAN KEMAJUAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT.
    32 : 32 PEMBIAYAAN URUSAN KESEHATAN (PENCAPAIAN MDGs) DI DAERAH DAERAH MENYEDIAKAN ANGGARAN DALAM APBD MASING2 (PROV DAN KAB/KOTA) SESUAI DGN KEWENANGANNYA (PP 38/2007) PENCAPAIAN SPM TERMASUK MDGs MENJADI PRIORITAS UTAMA YG DITUANGKAN DALAM RPJMD MAUPUN RKPD MASING2 DALAM HAL DAERAH KURANG MAMPU MEMBIAYAI; PUSAT DAPAT MEMBANTU MELALUI HIBAH ATAU DAK SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU DANA DEKON ADALAH UNTUK MEMBIAYAI URUSAN PUSAT YG DILIMPAHKAN KE GUBERNUR PELAKSANAANNYA SELAKU WAKIL PUSAT DI DAERAH DANA DEKON KHUSUSNYA UNTUK KEGIATAN BINWAS, MONEV DAN FASILITASI (JADI CENDERUNG NON FISIK) DANA TP (TUBAN) ADALAH DANA YG DIALOKASIKAN KPD DAERAH OTONOM UNTUK MEMBANTU PELAKSANAAN URUSAN PUSAT DI DAERAH
    33 : 33 PEMBANGUNAN KESEHATAN UPAYA KESEHATAN TEKNOLOGI DAN PRODUK TEKNOLOGI KESEHATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANAJEMEN, INFORMASI DAN REGULASI KESEHATAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN SDM KESEHATAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
    34 : 34 Terima kasih Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Jl. Medan Merdeka Utara No 7, Jakarta Pusat

    Presentation Tags

    Copyright © 2014 www.slideworld.com. All rights reserved.